Tanah Laut – Polres Tanah Laut, Polda Kalimantan Selatan (Kalsel), menerima kunjungan kerja dari Tim Puslitbang Polri dalam rangka penelitian terkait penguatan peran Polri dalam pengejaran buronan serta hasil kejahatan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Acara tersebut berlangsung di Aula Satya Brata Polres Tanah Laut pada hari Selasa (1/10).

Tim peneliti Puslitbang Polri dipimpin oleh Kombes Pol Saefuddin Mohammad, S.I.K. Kunjungan dimulai dengan sambutan dari Wakapolres Tanah Laut, Kompol Andri Hutagalung, S.Ab., M.A.P., yang kemudian dilanjutkan dengan arahan teknis dan sambutan dari Kombes Pol Saefuddin Mohammad. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion).

Peserta kegiatan terdiri dari responden internal yang meliputi pejabat utama Polres Tanah Laut, perwakilan Kapolsek, serta Bhabinkamtibmas. 

Selain itu, responden eksternal juga turut hadir, yang mencakup media massa/online lokal, kepala desa, organisasi masyarakat (Ormas), Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), Dinas Perhubungan, perwakilan tempat hiburan, asosiasi pengusaha, pengacara, advokat, lembaga bantuan hukum, komunitas motor/mobil, organisasi mahasiswa, Organda, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), serta perwakilan dari Diskominfo dan Ketua RT/RW.

Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat peran Polri dalam pengejaran buronan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri di wilayah Polres Tanah Laut.

Siswa Pendidikan dan Pembentukan Bintara (Diktukba) Inklusif Polri dari jalur disabilitas, Rendi Arif Pratama, kini menjalani pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Sumatera Utara (Sumut). Rendi merupakan atlet paralimpik cabang olahraga atletik.

Pemuda 17 tahun ini mengatakan dirinya ingin mengikuti jejak Sang Ayah sebagai abdi negara. Ayahnya merupakan prajurit TNI AD yakni Sersan Kepala (Serka) Hendri Saputra. 

“Saya ingin seperti ayah saya, menjadi abdi negara. Awal sebelum Polri membuka penerimaan anggota disabilitas, cita-cita saya jadi guru,” kata Rendi di SPN Polda Sumut, Hinai, Langkat, Sumut pada Minggu (29/9/2024).

Peraih medali perunggu cabang olahraga lari cepat 100 meter Peparpernas X 2023 ini menceritakan antusiasmenya saat tahu Polri membuka kesempatan untuk penyandang disabilitas menjadi seorang polisi. Kala itu dia membuka media sosial TikTok, dan melihat unggahan perihal kebijakan inklusif Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam penerimaan anggota, yaitu merekrut penyandang disabilitas.

“Awalnya saya lagi scroll media sosial, TikTok. Lalu saya jumpa FYP bahwa ada pembukaan siswa Bintara Polri untuk khusus disabilitas. Lalu saya langsung bilang ke orang tua bahwasanya ada pembukaan Bintara Polri untuk disabilitas.  Dan orang tua langsung mendukung dan kami mencari informasi lebih lanjut dengan pergi ke Polres Deli Serdang,” cerita Rendi yang juga peraih medali emas cabor Lempar Lembing Peparprov II Sumut.

Sesampainya di polres, personel SDM setempat lalu berbincang terkait persyaratan pendaftaran Bintara Polri jalur disabilitas. Singkat cerita, Rendi akhirnya mendapat nomor pendaftaran dan mengikuti serangkaian tes masuk Bintara Polri hingga dinyatakan lolos seleksi.

“Saat itu saya menyiapkan fisik saya, contohnya berenang dan berlari. Kemudian belajar untuk tes akademik,” ucap sulung dari tiga bersaudara ini.

Rendi sejak kecil mengaku berjuang untuk mandiri dan memilih menghadapi perundungan dari teman-temannya. Rendi lalu menyadari dirinya harus semangat dan 'bangkit' dari kondisi tersebut.

“Saya waku masih kecil saya pikir saya tidak disabilitas, saya pikir saya normal. Saya tahu saya disabilitas setelah teman-teman saya bilang saya cacat kelas 3 SD. Saya diejek teman saya. Kelas 6 juga saya diejek satu kelas, akhirnya saya ngadu. Lalu saya berpikir apakah saya harus selalu sedih? Jawabannya ‘tidak’. Saya melihat (penyandang) disabilitas yang lain, jadi saya harus lebih semangat dari mereka,” ungkap peraih medali perak cabang olahraga Lempar Cakram Peparprov II Sumut ini.

Dia bercerita ibunya pernah menguncinya di dalam sebuah ruangan. Dan ruangan itu, sambung Rendi, baru akan dibuka ibunya jika Rendi sudah bisa memakai baju sendiri. Rendi menuturkan hal tersebut merupakan salah satu cara ibunya mendidiknya untuk mandiri.

"Nggak lama saya ketuk (pintu) dari dalam, saya bilang sudah berhasil pakai baju sendiri. Ibu menangis terharu," kata Rendi.

Rendi yang juga meraih medali perak di cabor Tolak Peluru Peparprov II Sumut ini menyampaikan kedua orang tuanya selalu melapangkan dadanya, dan memberi motivasi dirinya bisa mencapai cita-cita. Rendi menyebut kedua orang tuanya selalu menyebut dirinya anak istimewa.

“Kata orang tua, ‘Sabar saja, ini jalan kamu, ini takdir kamu. Tapi yakinlah suatu hari kamu bakal jadi apa yang kamu mau’. Motivasi lainnya, ‘Kamu itu istimewa, jadi jangan berkecil hati kalau diejek. Kamu lebih daripada yang lain, kamu itu istimewa’,” ungkap Rendi.

Rendi mengatakan sedari kecil juga ayahnya telah membekali dirinya dengan pengetahuan, semisal terkait komputer. Rendi menuturkan dia memiliki kemampuan di bidang komputer, sehingga dia yakin selain prestasi atletik, kemampuannya itu dapat memberi kontribusi untuk Polri.

“Mereka (orang tua) memberikan contoh agar saya tidak lemah atau dimanja-manja. Saya selalu dibuat mandiri. Saya yakin dengan kemampuan komputer saya dan saya yakin bisa bermanfaat untuk Polri,” ujar Rendi.

Pertama masuk SPN Polda Sumut sebagai siswa Bintara, Rendi mengaku kaget dengan kehidupan yang serba cepat, disiplin dan tegas. Namun di sisi lain dia terkesan dan bersyukur.

“Yang paling terkesan waktu saya datang kemari (SPN Polda Sumut), waktu disuruh cepat-cepat pakai baju dan sepatu. Saya merasakan, ‘Oh begini sekolah polisi’. Lama saya terbiasa. Dan kalau dulunya saya ngomong lemah lembut, sekarang saya berani tegas. Saya juga dulu tidak rapih dalam pakaian, sekarang sudah lebih rapih,” ucap Rendi. 

Rendi pun bersyukur karena dia diperlakukan sama oleh siswa lainnya. Dia merasa diperlakukan setara.

“Di lingkungan SPN saya merasa rekan-rekan dan pengasuh, terutama pengasuh tidak ada bedakan satu dengan yang lain. Mau saya begini, mau saya begitu, sama di sini semua, rata,” kata remaja berusia 17 tahun ini.

Diketahui, Polri melalui Biro Pengendalian Personel SSDM Polri, merekrut 16 penyandang disabilitas pada penerimaan Bintara Tahun Anggaran 2024 ini. Mereka terdiri dari 3 siswa Bintara perempuan dan 13 laki-laki.

Rekrutmen kelompok disabilitas menjadi anggota organik merupakan kebijakan inklusif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Dedi menuturkan Jenderal Sigit yakin penyandang disabilitas mampu melakukan pekerjaan kepolisian.

"Polri pada tahun 2023 sebenarnya sudah melakukan rekrutmen terhadap kelompok disabilitas tapi untuk golongan ASN atau pegawai negeri pada Polri (PNPP). Dari kelompok itu kita pekerjakan di dua polda yaitu Polda Jogja kemudian di Polda Sumatera Selatan. Dari situ berproses, Pak Kapolri tambah yakin, 'Saya minta (difabel menjadi-red) anggota Polri'," tutur Irjen Dedi sambil menirukan perintah Jenderal Sigit padanya kala itu.

Tanah Laut – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024, Satuan Samapta Polres Tanah Laut mengintensifkan kegiatan KRYD (Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan) pada hari Minggu (29/9). Kegiatan ini dilakukan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) menjelang proses demokrasi yang akan berlangsung.

Dalam kegiatan tersebut, personel Sat Samapta Polres Tanah Laut melakukan patroli keliling di sejumlah wilayah strategis serta mengadakan sosialisasi dialogis atau sambang kepada masyarakat. Patroli bertujuan untuk memastikan situasi kondusif di berbagai titik dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Kapolres Tanah Laut, AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H. melalui Kasat Samapta AKP Duki menyatakan bahwa upaya patroli ini tidak hanya fokus pada pengamanan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban selama tahapan Pilkada. Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memicu konflik serta menjaga kerukunan antarwarga.

Kegiatan KRYD ini direncanakan berlangsung secara rutin hingga selesainya Pilkada Serentak, sebagai langkah proaktif pihak kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum di wilayah Tanah Laut.

"Kami berharap melalui patroli dan sosialisasi ini, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya peran mereka dalam menjaga situasi yang aman dan damai selama proses Pilkada berlangsung," harap Kasat.

Pilkada Serentak 2024 akan menjadi momentum penting dalam demokrasi di Indonesia, dan upaya pengamanan serta ketertiban menjadi prioritas utama untuk memastikan proses pemilihan berjalan lancar tanpa gangguan.

Tanah Laut – Polsek Jorong, Polres Tanah Laut, menggelar sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, mengenai larangan membakar hutan dan lahan, Kamis (26/9).

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dampak buruk dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta untuk menegaskan penegakan hukum yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut, Polsek Jorong juga menyampaikan Maklumat Kapolda Kalimantan Selatan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. 

Kapolres Tanah Laut, AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H. melalui Kapolsek Jorong Iptu Joko Sulistiyo Sriyono, S.H. menegaskan bahwa tindakan membakar hutan dan lahan tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan ekonomi daerah.

"Kami mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam menjaga lingkungan dengan tidak membakar hutan dan lahan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, terutama di musim kemarau saat risiko kebakaran sangat tinggi," ujar Kapolsek.

Selain itu, dalam sosialisasi tersebut, warga diingatkan bahwa pelanggaran terhadap larangan ini akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Sosialisasi dilakukan dengan menyebarkan brosur, memasang spanduk, dan melakukan dialog langsung dengan masyarakat setempat untuk memastikan informasi tersampaikan dengan jelas.

Masyarakat Kecamatan Jorong diharapkan dapat lebih memahami bahaya dan konsekuensi dari Karhutla, serta ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah mereka.

Tanah Laut – Polsek Batu Ampar, Polres Tanah Laut, mengadakan patroli keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kecamatan Batu Ampar, Kamis (26/9)

Patroli ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, serta memastikan situasi kamtibmas yang kondusif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.

Kapolres Tanah Laut, AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H. melalui Kapolsek Batu Ampar Iptu Munadi menyampaikan bahwa kegiatan patroli ini dilaksanakan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang mungkin terjadi menjelang Pilkada. 

"Kami berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Batu Ampar agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir, terutama menjelang perhelatan Pilkada," ujar Kapolsek.

Patroli dilakukan dengan menyisir beberapa titik rawan dan lokasi strategis, serta berinteraksi dengan warga untuk mendengarkan masukan serta keluhan terkait situasi keamanan di daerah tersebut. Langkah ini merupakan salah satu bentuk pelayanan Polri dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua pihak.

Masyarakat pun menyambut baik kegiatan ini dan berharap situasi keamanan terus terjaga hingga pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan damai.

 TANAH LAUT - Senin, 23 September 2024, sekitar pukul 00.33 WITA, sebuah kasus tindak pidana narkotika mengguncang Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut. Pelakunya adalah seorang pria berinisial S, yang ditangkap karena memiliki, menguasai, dan mengedarkan narkotika jenis sabu.

Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai bahwa Tersangka S terlibat dalam peredaran narkotika. Berbekal informasi tersebut, tim dari Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tanah Laut segera melakukan penyelidikan. Setelah mengumpulkan bukti dan melakukan pengintaian, polisi akhirnya menggerebek rumah Tersangka S Desa Sungai Rasau.

Dalam penggeledahan yang disaksikan warga sekitar, polisi berhasil menemukan tiga paket narkotika jenis sabu beserta barang bukti lainnya. Saat diinterogasi, Tersangka S mengakui bahwa ia mendapatkan barang haram tersebut dari seorang yang dikenal dengan nama Syam, yang saat ini masih berstatus buron (DPO).

Kapolres Tanah Laut AKBP M. Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H. mengungkapkan "Tersangka S kini dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) dan Sub Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jika terbukti bersalah, ia menghadapi ancaman hukuman seumur hidup. Polisi terus melakukan upaya pencarian terhadap Syam, yang dianggap sebagai bagian dari jaringan pengedar narkoba di wilayah tersebut".

"Kasus ini menjadi peringatan serius akan bahaya peredaran narkotika, yang terus merambah hingga ke pelosok desa. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib" tutur Kapolres.

TANAH LAUT – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Bhabinkamtibmas Desa Ujung, Bripka Yosef Bestari, menyampaikan himbauan penting kepada warga setempat. Himbauan ini diberikan saat menghadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) yang diselenggarakan di Kantor Desa Ujung pada hari Kamis (26/9).

Dalam kesempatan tersebut, Bripka Yosef Bestari mengajak seluruh warga desa untuk berperan aktif dalam menjaga kondusifitas lingkungan, terutama menjelang dan selama berlangsungnya Pilkada. Ia menekankan pentingnya kerjasama antar masyarakat serta menghindari provokasi, berita hoaks, dan tindakan yang dapat memicu konflik.

"Selama masa Pilkada, situasi keamanan sangat rentan. Kami mengajak seluruh warga untuk tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar. Tetap bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, terutama di media sosial," ujar Bripka Yosef Bestari.

Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di desa, serta selalu melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan adanya potensi gangguan keamanan.

Kegiatan Musrenbang ini dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen warga yang turut serta dalam menyusun rencana pembangunan desa tahun depan. Himbauan dari Bripka Yosef diharapkan dapat menjadi pengingat bagi seluruh warga Desa Ujung untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama masa Pilkada, demi terciptanya lingkungan yang aman dan damai.

Musrenbang desa menjadi momentum penting tidak hanya dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Polsek Jorong, Polres Tanah Laut melaksanakan kegiatan pemasangan spanduk himbauan keselamatan berlalu lintas di beberapa titik rawan kecelakaan di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, pada Kamis (26/9). 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan di wilayah tersebut.

Beberapa lokasi yang dipilih untuk pemasangan spanduk ini merupakan kawasan dengan tingkat kecelakaan yang cukup tinggi. Di antaranya adalah:

1. Jalan A. Yani "Jembatan Tiung" Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong

2. Jalan A. Yani Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong

3. Jalan A. Yani Desa Alur, Kecamatan Jorong

4. Jalan A. Yani RT 11 Desa Jorong

5. Jalan A. Yani RT 13 Desa Jorong

6. Jalan A. Yani Desa Asam-Asam RT 15

7. Jalan A. Yani Desa Karang Rejo

Kapolres Tanah Laut, AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H. melalui Kapolsek Jorong Iptu Joko Sulistiyo Sriyono, S.H. menjelaskan bahwa kegiatan pemasangan spanduk ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengendara agar lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas, khususnya di lokasi-lokasi yang dikenal rawan kecelakaan. 

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan saat berada di jalan dan bekerja sama dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman” Imbau Kapolsek.

Kapolsek Jorong berharap langkah ini dapat berdampak positif dalam menurunkan angka kecelakaan di wilayah tersebut, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya disiplin berlalu lintas.

 TANAH LAUT – Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif serta mendukung kesuksesan Pemilu 2024, Polsek Kintap melaksanakan giat patroli dialogis dalam rangka Operasi Mantap Praja Tahun 2023-2024 di wilayah hukum Polsek Kintap, Kabupaten Tanah Laut (Tala).

Patroli ini dipimpin oleh Kapolsek Kintap Iptu Ahmad Baysori beserta personel yang terlibat dalam kegiatan Operasi Mantap Praja. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, mengajak mereka berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana damai menjelang Pemilu dan Pilkada 2024, serta mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, petugas Polsek Kintap menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas dan mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban selama proses Pemilu berlangsung. Kapolsek Kintap menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah masyarakat.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta menjaga situasi yang aman dan damai. Keberhasilan Pemilu tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan,” ujar Kapolsek Kintap.

Selain itu, kegiatan patroli dialogis ini juga menjadi momen penting untuk menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, dengan menunjukkan komitmen Polsek Kintap dalam memberikan pelayanan yang maksimal demi terciptanya Pemilu 2024 yang aman, damai, dan sukses.

Patroli dialogis akan terus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya preventif dalam menjaga kondusifitas wilayah, terutama menjelang momen politik penting di tahun 2024.

Tanah Laut – Upacara serah terima jabatan Kapolsek Tambang Ulang dan Kapolsek Panyipatan Polres Tanah Laut berlangsung khidmat pada Rabu (25/9), bertempat di Lapangan Mapolres Tanah Laut. Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tanah Laut, AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Bhayangkari Cabang Tanah Laut, Ny. Vega Junaeddy, beserta para pejabat utama Polres Tanah Laut, seluruh Kapolsek jajaran, perwira, bintara, ASN Polres Tanah Laut, dan pengurus Bhayangkari Cabang Tanah Laut.

Dalam upacara ini, jabatan Kapolsek Tambang Ulang diserahterimakan kepada Iptu Agusto Ferdinand Colunga, S.Tr.K., yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit V Sat Reskrim Polresta Banjarmasin. Ia menggantikan Iptu Muhammad Afianor yang kini menjabat sebagai PS. Kasubag Strajemen & RB Bagren Polres Tanah Laut.

Sementara itu, jabatan Kapolsek Panyipatan diserahkan kepada Ipda Muh Fimansyah B, S.Tr.K., M.H., yang sebelumnya bertugas sebagai PS Kanit I Sat Narkoba Polresta Banjarmasin. Ia menggantikan Iptu Sulkani, S.H., yang kini menjabat sebagai Kasubbag Bekal Baglog Polres Hulu Sungai Utara.

Dalam sambutannya, Kapolres Tanah Laut AKBP Muhammad Junaeddy Johnny menyampaikan bahwa serah terima jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memenuhi kebutuhan manajerial di tubuh Polri. "Prosesi ini adalah upaya dalam memenuhi kebutuhan personel dan memajukan kepemimpinan yang bijaksana dan inovatif," ujarnya.

Kapolres juga memberikan apresiasi atas dedikasi pejabat yang baru serta kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan. Ia berpesan agar pejabat baru segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas yang baru dan melanjutkan serta meningkatkan kinerja yang telah dirintis oleh pejabat sebelumnya.

Setelah upacara serah terima jabatan selesai, acara dilanjutkan dengan sesi kenal pamit di Joglo Wicaksana Laghawa, Mapolres Tanah Laut.

Polsek Bati-Bati, Polres Tanah Laut, terus mengintensifkan upaya dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seiring meningkatnya potensi kebakaran di musim kemarau ini. Berbagai langkah telah dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya Karhutla di wilayah hukum Polsek Bati-Bati.

Kapolres Tanah Laut, AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H. melalui Kapolsek Bati-Bati AKP Winarto, S.Sos menyatakan bahwa langkah utama yang dilakukan adalah patroli rutin ke wilayah-wilayah rawan kebakaran. Personel Polsek secara berkala melakukan pengecekan di area perkebunan, lahan kosong, serta titik-titik yang berpotensi menjadi sumber kebakaran. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan mencegah munculnya titik api sejak dini.

Selain itu, Polsek Bati-Bati juga aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya Karhutla. Sosialisasi ini dilakukan dengan mendatangi desa-desa dan area pertanian, memberikan pemahaman kepada warga tentang dampak negatif kebakaran hutan dan lahan, baik dari segi kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi. Kapolsek menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan.

“Kami terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kami juga meminta warga untuk segera melaporkan jika menemukan titik api atau kegiatan yang mencurigakan terkait pembakaran lahan,” ujar Kapolsek.

Selain patroli dan sosialisasi, Polsek Bati-Bati telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan kelompok masyarakat, untuk membentuk pos pantau dan tim siaga Karhutla di beberapa titik rawan. Tim ini bertugas memantau situasi dan memberikan laporan cepat jika terjadi kebakaran, sehingga bisa segera ditangani sebelum meluas.

Dengan berbagai upaya ini, Polsek Bati-Bati berharap bisa meminimalisir risiko terjadinya Karhutla dan menjaga wilayah Tanah Laut tetap aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kapolsek juga mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada dan ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan sekitar.

Polres Tanah Laut berpartisipasi dalam kegiatan Audit Kinerja Itwasum Polri Tahun Anggaran 2024, yang berfokus pada aspek pelaksanaan dan pengendalian, bertempat di Aula Wicaksana Leghawa, Polres Tanah Bumbu, Senin (23/9). Audit ini dihadiri oleh tiga Polres di bawah Polda Kalimantan Selatan, yakni Polres Tanah Bumbu, Polres Tanah Laut, dan Polres Kotabaru.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Tanah Bumbu, Kapolres Tanah Laut, dan Kapolres Kotabaru, yang turut menyaksikan dan mendukung jalannya audit yang dilakukan oleh tim dari Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri.

Audit ini bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan di jajaran Polres sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Polri. Selain itu, audit juga menjadi sarana evaluasi kinerja guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengendalian internal organisasi.

Kapolres Tanah Laut AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H., menyatakan bahwa pihaknya siap untuk mengikuti seluruh rangkaian audit dengan transparan dan terbuka, serta menjadikan hasil audit sebagai bahan evaluasi dan perbaikan demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

"Kami berharap melalui audit ini, kinerja kami bisa terus ditingkatkan sesuai standar yang berlaku, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal," ujar Kapolres Tanah Laut.

Kegiatan audit kinerja ini merupakan bagian dari agenda rutin tahunan Itwasum Polri yang bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas kepolisian di seluruh jajaran Polri.

Tanah Laut – Polres Tanah Laut melaksanakan kegiatan pengamanan dalam rangka Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. 

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Tanah Laut, Kompol Andri Hutagalung, S.Ab., M.A.P., Senin malam (23/9) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanah Laut.

Dalam kegiatan ini, Polres Tanah Laut mengerahkan sejumlah personel untuk memastikan situasi berjalan kondusif dan aman. Pengamanan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga jalannya proses demokrasi di Tanah Laut agar dapat berlangsung lancar tanpa adanya gangguan keamanan.

Rapat Pleno Terbuka yang digelar oleh KPU Tanah Laut ini merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, di mana para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan nomor urutnya. Dengan selesainya proses pengundian ini, diharapkan seluruh pihak dapat bersaing secara sehat dalam tahapan selanjutnya hingga hari pemungutan suara nanti.

Kompol Andri Hutagalung dalam keterangannya menyampaikan bahwa Polres Tanah Laut akan terus berkomitmen memberikan pengamanan maksimal selama seluruh tahapan Pilkada berlangsung, guna menjamin terciptanya kondisi yang aman dan tertib.

"Kami akan terus memantau dan mengamankan setiap tahapan pemilihan ini, sehingga masyarakat dapat merasa tenang dan nyaman dalam menggunakan hak pilihnya nanti," ujar Wakapolres.

 Tanah Laut – Wakapolsek Panyipatan, Ipda Feri Setiawan, S.H., menghadiri acara peringatan Haul Datu Pamulutan Asy-Syech H. M Taher yang berlangsung di Gedung Aula Yayasan Pondok Pesantren Asy Syafiyyah Datu Pamulutan, Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Minggu (22/09). Acara tersebut juga bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dihadiri oleh ratusan jamaah dari berbagai wilayah.

Dalam sambutannya, Ipda Feri Setiawan mengucapkan apresiasi atas terselenggaranya acara yang penuh makna ini. “Peringatan Haul Datu Pamulutan dan Maulid Nabi Muhammad SAW ini mengingatkan kita semua untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta menjaga nilai-nilai kebersamaan dalam bermasyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Wakapolsek juga memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan imbauan terkait Pilkada 2024. Ia mengajak seluruh masyarakat yang hadir agar turut serta menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu. “Pilkada 2024 sudah semakin dekat. Mari kita bersama-sama menjaga situasi yang damai dan kondusif. Jangan sampai ada perpecahan di tengah masyarakat hanya karena perbedaan pilihan politik,” tegasnya.

Ipda Feri Setiawan menambahkan bahwa Polri siap menjaga keamanan selama Pilkada berlangsung, namun ia juga berharap peran serta aktif masyarakat dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman. “Dengan kerja sama yang baik antara semua pihak, kita bisa melewati Pilkada dengan sukses dan damai,” tutupnya.

Acara tersebut berlangsung dengan khidmat, diisi dengan pembacaan doa, tausiyah agama, dan diakhiri dengan makan bersama seluruh peserta. Masyarakat berharap agar pesan damai yang disampaikan Wakapolsek Panyipatan dapat menjadi pedoman dalam menjaga kerukunan di tengah perhelatan politik yang akan datang.

Bertempat di Lapangan Candradimuka Puslatdiksarmil Kodiklatal Juanda Sidoarjo sekitar pukul 13:00 WIB dilaksanakan upacara penutupan Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan TNI – Polri tahun anggaran 2024 hari Sabtu (21/09/2024).

Komandan Puslatdiksarmil Kodiklatal Kolonel Laut (P) Irwan S.P. Siagian didampingi Peneliti Utama STIK Kombes Pol Tedy S., memimpin Upacara Penutupan Diklat Integrasi . 

Diklat Integasi Kampus Kebangsaan resmi ditutup dengan ditandai pelepasan tanda siswa Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan TNI-Polri TA. 2024.

Dalam amanat Komandan Kodiklatal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah yang dibacakan Kolonel Laut (P) Irwan S.P. Siagian menyampaikan bahwa pentingnya Diklat Integrasi sebagai sarana mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan di antara Siswa TNI-Polri.

Di tempat terpisah, Karo Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Pol Susilo Teguh Raharjo juga menyatakan bahwa pelaksanaan Diklat Integrasi ini sesuai dengan arah Presiden Joko Widodo. 

“Amanah bapak Presiden bahwa untuk sinergi TNI dan Polri sudah ditindaklanjuti oleh bapak Panglima dengan Kapolri bahwa tahun 2020 itu kita sudah punya nota kesepahaman dimana Pendidikan yang dilaksanakan antara TNI-Polri yang tadinya itu hanya pada tingkat manajerial itu pada perwira menengah pertama menengah sampai dengan tinggi sekarang dalam rangka membentuk hubungan emosional serta sinergitas supaya lebih erat kita mulai dari pendidikan pada tingkat bintara,” ujar Brigjen Pol Teguh.

Brigjen Pol Teguh menambahkan Diklat Integrasi TNI Polri sudah dilaksanakan sebanyak tiga kali untuk tingkat tamtama dan bintara. Selain untuk lebih mengakrabkan Bintara TNI dan Polri, kegiatan ini juga bertujuan menyatukan visi bahwa ke depan TNI – Polri memiliki tanggungjawab yang sama untuk menjaga keutuhan NKRI. 

“Alhamdulillah mereka sampai saat ini evaluasi kami masih berkomunikasi mereka dalam Pendidikan sudah kita bentuk semacam keluarga asuh sehingga dengan bantuan media komunikasi mereka menyimpan nomor handphone dan di manapun berada mereka akan tetap berhubungan, “sambung Brigjen Pol Teguh. 

Diklat Integrasi Bintara Polri tahun 2024 diikuti 230 peserta. Mereka terdiri dari 75 siswa Bintara Polri, 40 siswi Bintara Polri, 25 siswa Bintara TNI AL, 20 siswi Bintara TNI AL, 50 siswa Bintara TNI AU dan terakhir 20 siswi Bintara TNI AU. 

Pelaksanaan Diklat Integrasi TNI-Polri digelar di Sepolwan Lemdiklat Polri Jakarta, SPN Mojokerto Jawa Timur, Komplek Skadron Pendidikan Lanud Adi Soemarmo di Jawa Tengah, dan Pusat Latihan dan Pendidikan Dasar Kemiliteran di Jawa Timur.

Jakarta - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyambut baik pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Direktorat PPA dan PPO) Bareskrim Polri dan menunjuk Brigjen Desy sebagai direktur.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani berharap langkah maju pihak kepolisian dapat mendorong pelayanan yang lebih optimal dan komperhensif dalam penanganan kasus-kasus kekerasan Perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) baik sebgai korban, saksi dan juga tersangkah. Dengan resmi dibentuknya Dittipid PPA dan PPO penguatan tidak hanya di nasional dan daerah. 

“Mengingat jumlah pelaporan dan jenis kasus yang semakin kompleks, kehadiran Direktorat PPA-PPO merupakan kebutuhan yang genting. Karenanya, penunjukan Brigjen Desy Andriani sebagai Direktur PPA-PPO merupakan langkah maju yang kita perlu apresiasi dan kita dukung agar segera strukturnya diperkuat hingga ke daerah,” ujar Andy Yentriyani di Jakarta, Minggu (22/9/2024).

Lebih lanjut, Komnas Perempuan mencatat dalam semester pertama 2024, telah ada 2.343 kasus yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan. Artinya kata Andy, hampir 12 kasus per hari. Jumlah ini sambungnya, hamper sama dengan tahun sebelumnya, dimana sebanyak 4.374 kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Bahkan di laman Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), jumlah kasus dilaporkan ke pusat terpadu di berbagai wilayah Nusantara hingga tengah pada September 2024 mencapai 18.213 kasus.

 “Melalui Direktorat ini, pihak Kepolisian akan lebih tanggap dan semakin mampu menghadirkan rasa keadilan bagi korban, utamanya perempuan korban kekerasan” ujarnya.

Hal ini karena kehadiran Direktorat PPA-PPO dapat menjawab keterbatasan Unit PPA Bareskrim selama ini.  “Selain kewenangan, kehadiran Dit PPA-PPO berarti penguatan sumber daya manusia, maupun sarana prasarananya untuk menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan,” jelas Andy.

Andy berujar Komnas Perempuan Bersama KPPPA dan Kompolnas serta Lembaga layanan korban sangat mendukung terobosan yang telah dicetuskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak 2021 lalu. Gagasan tersebut kemudian diteguhkan melalui Peraturan Presiden No.20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meningkatkan Subdit PPA menjadi Direktorat.

Sementara dalam penegakan hukum, menurut Komisioner Siti Aminah Tardi, Polri senantiasa mendapatkan mandat dari setiap lahirnya undang-undang terkait perempuan dan anak. UU tersebut antara lain UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Dikatakannya di seluruh UU ini memberikan mandat pada pelaksanaan tugas dan peran Polri dalam menerima pelaporan, pengaduan, penyelidikan dan penyidikan yang tidak terbatas pada pengumpulan alat bukti untuk dihadapkan di persidangan melalui proses penuntutan, namun juga berperan untuk memberikan perlindungan sementara, merujuk saksi dan korban untuk mendapatkan layanan pendampingan dan pemulihan. 

”Tugas Direktorat ini tidak mudah, khususnya dalam membangun perspektif korban dan mengintegrasikan layanan penegakan hukum dengan layanan pelindungan dan pemulihan korban. Kami berharap lewat Dir PPA-PPO penanganan dan pelindungan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akan lebih optimal dan komprehensif,” tambahnya.

Pembentukan Direktorat ini juga merupakan bagian implementasi CEDAW dan Rekomendasi Umum No.33 tentang akses perempuan pada keadilan. CEDAW menekankan kewajiban negara untuk memastikan hak-hak perempuan terhadap keadilan terpenuhi setidaknya dalam enam hal. Pertama, adanya hukum yang dapat digunakan untuk melindungi perempuan dan menghukum pelaku. Kedua, ketersediaan peradilan dan mekanisme penegakan hukum untuk menerapkan hukum, baik yang bersifat formal maupun non formal, yang tersedia di dalam masyarakat sebagai bagian dari pluralitas sistem hukum yang berlaku. Ketiga, dapat diaksesnya sistem peradilan maupun mekanisme-mekanisme yang tersedia. Keempat, sistem peradilan yang memiliki kualitas pelayanan yang prima, yaitu efektif, efisien, independen, imparsial, sensitif gender, dan berpusat pada kebutuhan korban. Kelima, pemulihan untuk korban dan keenam, akuntabilitas dari sistem peradilan.

“Direktorat ini, karenanya, adalah upaya memperkuat pelaksanaan kewajiban negara atas akses pada keadilan. Kehadirannya juga perlu terus diperkuat melalu perumusan hukum, kebijakan, program, dan prosedur yang tidak mendiskriminasi perempuan dan memastikan bahwa hukum, kebijakan, dan program terimplementasi secara efektif,” ujar Komisioner Theresia Iswarini

Oleh karena itu, Komnas Perempuan mengajak semua pihak untuk memantau pelaksanaan kerja Direktorat ini akan mengefektifkan akses dan layanan terhadap hukum yang dapat dinikmati oleh setiap korban perempuan dan anak.

Lebih lanjut, Komisioner Maria Ulfa Anshor menyatakan bahwa penunjukan Brigjen Desy Andriani sebagai Direktur PPA-PPO adalah wujud dukungan nyata Kapolri terhadap kepemimpinan perempuan. “Dalam komitmen pengarusutamaan gender, dukungan bagi kepemimpinan perempuan adalah krusial. Komnas Perempuan berharap Polri akan terus meningkatkan jumlah Polwan, termasuk di Direktorat PPA-PPO, dan memberikan afirmasi terhadap kepemimpinan perempuan dalam organisasi Polri,” ujar Maria. 

Ia juga berharap bahwa penunjukan Brigjen Dessy akan menjadi motivasi bagi para Polwan lain untuk bekerja dengan optimal dan mencapai jenjang kepangkatan seperti beliau.

 TANAH LAUT - Polres Tanah Laut melaksanakan pengamanan ketat dalam rangka rapat koordinasi persiapan kampanye Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan dan Pemilihan Bupati Tanah Laut di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Tanah Laut, Arif Mukhyar, berlangsung dengan lancar dan aman berkat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Selain Ketua KPU, rapat ini juga dihadiri oleh seluruh komisioner KPU Tanah Laut, perwakilan partai politik, serta beberapa pejabat daerah terkait.

Kapolres Tanah Laut AKBP M. Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H. mengungkapkan bahwa pengamanan rapat ini merupakan bagian dari tugas kepolisian untuk memastikan seluruh tahapan Pemilu berlangsung dengan tertib dan aman. “Kami memastikan situasi yang kondusif agar seluruh rangkaian rapat hingga kampanye mendatang dapat berjalan dengan baik,” ujar Kapolres.

Dalam rapat tersebut, berbagai hal teknis terkait penyelenggaraan kampanye dibahas, termasuk tata tertib kampanye, aturan lokasi, serta protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta. Ketua KPU Arif Mukhyar menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama masa kampanye hingga pemilihan berlangsung.

Polres Tanah Laut akan terus melakukan pengawalan ketat pada setiap tahapan Pilkada untuk memastikan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Tanah Laut – Bhabinkamtibmas Desa Tungkaran Bripka Andri, menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung meriah di Masjid At-Taqwa, Desa Tungkaran, Jumat (20/9/2024). Kegiatan yang dihadiri oleh masyarakat dari berbagai kalangan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperingati kelahiran Rasulullah SAW.

Dalam kesempatan tersebut, Bripka Andri tidak hanya hadir sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan di desa, namun juga menyampaikan beberapa himbauan penting menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Di hadapan jamaah, Bripka Andri menekankan pentingnya menjaga kerukunan antar warga dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif selama proses Pilkada berlangsung.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Desa Tungkaran untuk tetap menjaga kerukunan dan toleransi antar sesama. Mari kita sikapi perbedaan pilihan dalam Pilkada dengan bijaksana dan damai. Jangan sampai ada perpecahan di antara kita karena perbedaan pandangan politik,” ujar Bripka Andri.

Ia juga menekankan peran penting tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga suasana desa tetap aman dan nyaman, terutama saat situasi politik seringkali memanas. “Tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat berperan dalam memberikan pemahaman kepada warga untuk selalu menjaga persatuan. Jangan mudah terprovokasi oleh berita bohong atau ujaran kebencian yang bisa memecah belah,” tambahnya.

Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini berlangsung khidmat dan diakhiri dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan kelancaran Pilkada 2024. Masyarakat Desa Tungkaran mengapresiasi kehadiran Bripka Andri dan himbauan yang diberikan, berharap dapat mewujudkan pemilihan yang aman, tertib, dan damai di wilayah mereka.

Dengan peringatan ini, diharapkan nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam menjaga persatuan dan kedamaian dapat diterapkan oleh seluruh warga Desa Tungkaran, terutama dalam menghadapi Pilkada mendatang.

 Tanah Laut – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Polres Tanah Laut menggelar patroli di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanah Laut pada Rabu (18/9).

Siswa Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) RI, Nur Fatia Azzahra (22), merupakan seorang tunadaksa. Dia dan satu siswa Sepolwan bernama Novita Fajrin dinyatakan lolos dan memenuhi syarat mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri jalur disabilitas Tahun Anggaran 2024.

Fatia menceritakan dirinya difabel sejak lahir. Perundungan dan nasihat orang tua, lanjut Fatia, adalah dua hal yang membentuk mentalnya sehingga kuat.

"Waktu SD saya pernah mengalami bullying dikarenakan saya tidak bisa olahraga voli, bully-an verbal. Saya Cuma bisa nangis dan kasih tahu orang tua kalau saya itu kenapa di-bully sama teman," cerita Fatia kepada wartawan di Sepolwan RI, Ciputat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (19/2024).

"Ayah dan ibu bilang kalau saya itu istimewa, tidak boleh minder dan malu, dan harus membuktikan kalau bisa," sambung dia.

Fatia menyampaikan sang ayah kerap mengajaknya ke luar rumah untuk sekadar bermain, hingga mengajarkan soal kemandirian. Ayah Fatia kerap mendorong Fatia untuk berani merantau.

"Dan alhamdulillah selalu dilatih ayah di depan rumah seperti diajak bermain bulu tangkis, diajak main voli. Meskipun tidak hebat, tapi akhirnya saya bisa mainnya. Ayah selalu memberikan gambaran terkait perantauan. Ayah bilang, 'Merantau akan membuat kamu lebih berkembang'," jelas Fatia sambil

Fatia mengungkapkan sang ayah pernah mengajaknya dari Bangka merantau ke Jambi. Fatia menyebut ajaran ayah membuat dirinya menemukan banyak hal untuk mandiri dan hidup setara meski kondisi fisiknya disabilitas.

"Sejak SMA saya pernah ikut ayah kuliah S2 di Jambi, Unja. Ayah memberikan gambaran soal kehidupan di perantauan. Alhamdulillahnya sampai saat ini saya merasa banyak hal yang membuat saya mandiri selama merantau," terang Fatia.

Perempuan asli Bangka Belitung (Babel) ini menjelaskan didikan orang tua menjadikan membentuk dirinya menjadi perempuan yang bertekad kuat. Contoh, meski Fatia disabilitas namun dia bersekolah di umum.

"Saya difabel dari lahir. Saya disekolahkan di sekolah reguler. Saya di SD Islam terpadu, dan SMP-SMA di negeri. Saya kuliah merantau ke Jogja, di UII Fakultas Psikologi," ucap Fatia.

Fatia lulus dengan nilai sangat memuaskan yakni cumlaude. "(IPK-nya) 3,56, kuliah 3 tahun 8 bulan," lanjut Fatia.

Ia mengaku sangat gembira saat tahu Polri membuka penerimaan anggota dari jalur disabilitas. Sulung dari dua bersaudara ini lalu menyampaikan ke orang tuanya soal keinginan menjadi polwan.

"Dari kecil saya ingin jadi polisi, tapi saya sadar diri karena kondisi saya tidak mungkin diterima. Saya cari tahu sendiri (soal penerimaan jalur disabilitas) di IG (Instagram). Awalnya orang-orang yang kenal saya tidak sangka saya mau jadi polisi, karena yang orang-orang tahu saya mau ambil S2," cerita Fatia.

Untuk diketahui, Polri melalui Biro Pengendalian Personel SSDM Polri, merekrut 16 penyandang disabilitas pada penerimaan Bintara Tahun Anggaran 2024 ini. Mereka terdiri dari 3 siswa Bintara perempuan dan 13 laki-laki.

Rekrutmen kelompok disabilitas menjadi anggota organik merupakan kebijakan inklusif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Dedi menuturkan Jenderal Sigit yakin penyandang disabilitas mampu melakukan pekerjaan kepolisian.

"Polri pada tahun 2023 sebenarnya sudah melakukan rekrutmen terhadap kelompok disabilitas tapi untuk golongan ASN atau pegawai negeri pada Polri (PNPP). Dari kelompok itu kita pekerjakan di dua polda yaitu Polda Jogja kemudian di Polda Sumatera Selatan. Dari situ berproses, Pak Kapolri tambah yakin, 'Saya minta (difabel menjadi-red) anggota Polri'," tutur Dedi sambil menirukan perintah Jenderal Sigit padanya kala itu.

Tanah Laut – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Polres Tanah Laut menggelar patroli di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanah Laut pada Rabu (18/9).

Patroli ini bertujuan untuk memastikan keamanan di sekitar kantor penyelenggara dan pengawas pemilu, serta mencegah potensi gangguan keamanan yang bisa mengganggu persiapan pelaksanaan Pilkada serentak. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Polres Tanah Laut untuk menciptakan suasana yang aman dan damai selama tahapan Pilkada berlangsung.

Kapolres Tanah Laut AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H., menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mendukung terselenggaranya Pilkada yang aman, damai, dan demokratis. 

"Kami akan terus melakukan pengawasan dan penjagaan ketat di seluruh titik strategis, termasuk kantor KPU dan Bawaslu. Diharapkan masyarakat juga dapat berperan aktif dalam menjaga situasi yang kondusif," ujar Kapolres.

Selain patroli, Polres Tanah Laut  juga akan mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung suksesnya pesta demokrasi ini.

Dengan adanya patroli rutin ini, diharapkan situasi Kamtibmas di Kabupaten Tanah Laut dapat terus terjaga, dan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan.

Polri menggelar kejuaraan nasional Pencak Silat Kapolri Cup yang berlangsung mulai tanggal 19 hingga 22 September 2024. Kejurnas ini diikuti peserta dari TNI- Polri, instansi dan juga pelajar. 

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan tujuan penyelenggaraan event ini adalah untuk membangun dan mewujudkan sumber daya Polri yang bertakwa, tangguh dan berprestasi. 

“Kejuaraan ini juga merupakan upaya menggali dan membentuk atlet Pencak Silat sekaligus mempererat silahturahmi antar perguruan dan mengembangkan dan melestarikan budaya Indonesia dalam sinergitas TNI-Polri se-Indonesia,” ujar Irjen Pol. Dedi Prasetyo. 

Kejurnas Pencak Silat Kapolri Cup 2 juga merupakan salah satu agenda Komite Olahraga Polri (KOP) agar para atlet Pencak Silat Polri mendapat kesempatan untuk mengukur kemampuannya. 

"Atlet silat Polri cukup memiliki prestasi yang membanggakan. Seperti di PON Aceh Sumut yang sedang berlangsung, salah satu atlet Polri Bripda Made Aldi Sancitayasa menyumbang medali perak untuk provinsi Bali, " Tambah Irjen Pol Dedi Prasetyo yang juga merupakan ketua harian KOP. 

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan memimpin langsung upacara pembukaan kejurnas yang digelar di Gelanggang Olahraga dan Rekreasi, Ciracas, Jakarta Timur.

Sejumlah tamu penting juga akan menghadiri upacara pembukaan kejurnas Pencak Silat Kapolri Cup 2. Salah satunya adalah Presiden RI terpilih yang juga merupakan ketua Ikatan Pencak Silat (IPSI) Prabowo Subianto. 

Antusias atlet Pencak Silat cukup tinggi mengikuti kejuaraan ini. Tahun pertama penyelenggaraan kejurnas Pencak Silat Kapolri Cup diikuti oleh 3.800 peserta yang berasal dari 34 provinsi. 

Kejurnas ini dibagi dalam beberapa kategori, yakni kategori TNI, Polri, serta pelajar yang dikelompokkan berdasarkan tingkatan sekolah SD, SMP, dan SMA.

Beberapa perguruan Pencak silat di indonesia seperti PSHT, Merpati Putih, Kera Sakti dan Cimande juga memastikan mengikuti kejuaraan nasional Pencak Silat Kapolri Cup 2.

Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menyita sejumlah aset milik terpidana narkoba Hendra Sabarudin (HS) sebesar Rp221 miliar dari kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal peredaran gelap narkotika.

Pengungkapan kasus TPPU berkat kerjasama dengan Ditjen Pas Kemenkumham, PPATK dan BNN. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan, penyelidikan awal berdasarkan informasi dari Ditjen Pas adanya narapidana di Lapas Tarakan Kelas II A yang kerap berbuat onar.

Dari informasi tersebut kata Wahyu, kemudian Bareskrim melakukan penyelidikan dengan bekerjasama dengan DitjenPas, PPATK dan BNN. "Dari hasil penyelidikan, HS masih mengendalikan peredaran narkoba di Indonesia Bagian Tengah khususnya wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Bali dan Jawa Timur, artinya meskipun berada di dalam lapas dia masih memiliki kemampuan untuk peredaran narkoba," kata Wahyu dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Rabu (18/9/2024).

Dari kegiatan pengendalian yang dilakukan terpidana HS, kata Wahyu barang haram jenis sabu yang telah masuk ke Indonesia dari Malaysia sebanyak 7 ton lebih dari tahun 2017 sampai 2024. Uang dari hasil peredaran narkoba jenis sabu tersebut kemudian disamarkan oleh HS dibantu oleh delapan orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun peran delapan tersangka berinisial TR, MA, SY, CA, AZ, NY, RO dan AY yakni mengelola aset dan melakukan pencucian uang. Wahyu mengungkapkan berdasarkan analisis dari PPATK, perputaran uang bisnis narkoba sindikat jaringan Malaysia-Indonesia Bagian Tengah ini selama enam tahun mencapai Rp2,1 miliar.

"Sebagian uang yang didapatkan dari hasil penjualan narkoba digunakan untuk membeli aset-aset yang sudah bisa kita nilainya Rp221 miliar," kata Wahyu.

Wahyu merinci aset-aset yang telah disita sebagai barang bukti tindak pidana pencucian uang yaitu, 21 kendaraan roda empat, 28 kendaraan roda dua, lima kendaraan laut (1 Speed Boat, 4 Kapal), 2 kendaraan jenis ATV, 44 bidang tanah dan bangunan, 2 jam tangan Mewah, uang tunai Rp 1.200.000.000 dan deposito sebesar Rp. 500.000.000.

Wahyu membeberkan modus HS melakukan pencucian uang dengan cara menyamarkan melalui tiga tahap, pertama penempatan uang HS ditransfer atau setor tunai ke rekening atas nama para tersangka dan orang lain, kedua uang tersebut dikirim ke rekening penampung dan kemudian dikirim ke rekening-rekening lain untuk digunakan. Dan ketiga uang milik HS kemudian oleh para tersangka dibelikan atau membelanjakan aset bergerak dan tidak bergerak.

Wahyu mengatakan para tersangka dijerat dengan Pasal 3,4,5, 6 dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Atau Pasal 137 huruf a, b Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika & Pasal 55 (1) ke 1 KUHP. "Ancaman hukumannya 20 tahun penjara," ucapnya.

Jenderal bintang tiga ini menegaskan, pihaknya akan terus melakukan perang terhadap kejahatan narkoba. Tidak hanya dengan menangkap para bandar dan pelaku, tetapi juga akan memiskinkan untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.

"Ini pesan kepada mereka, bahwa kami akan kejar sampai aset-asetnya, kami akan lakukan TPPU. Jajaran Bareskrim hingga tingkat daerah kami telah perintahkan setiap pengungkapan kejar TPPU. Hanya dengan memiskinkan akan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya generasi muda. Tahun 2030 kita menghadapi bonus demografi dan itu harus kita jaga untuk menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Wahyu.

Ia pun berterima kasih kepada PPATK, DitjenPas, BNN dan Kejaksaan atas kolaborasi dalam memberantas narkoba sampai ke akar-akarnya.

Tanah Laut – Kepolisian Resor Tanah Laut berhasil menangkap seorang pria berinisial MI (25) yang diduga sebagai pelaku Persetubuhan atau Pencabulan Anak. Penangkapan dilakukan pada Rabu (18/9) setelah polisi melakukan penyelidikan intensif berdasarkan laporan yang diterima pada awal bulan Agustus 2024. Rabu(18/9)

Kapolres Tanah Laut, AKBP M. Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H. menyatakan bahwa penangkapan ini merupakan hasil kerja cepat dari tim khusus yang dibentuk untuk mengusut kasus ini. "Pelaku kami amankan di rumahnya di desa Batu Tungku. Berdasarkan pengakuannya, pelaku mengakui perbuatannya," ujar Kapolres.

Peristiwa tragis ini terjadi pada Sabtu malam (27/7), saat korban sedang rebahan di dalam kamar rumahnya. Berdasarkan keterangan yang diterima, pelaku tiba-tiba datang dan langsung melakukan aksi bejatnya. Karena takut korban tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya, kemudian pada tanggal 29 juni pada saat disekolah korban mengeluhkan rasa sakit pada bagian vitalnya dan segera pihak keluarga membawa korban ke RS Borneo Citra Media untuk dilakukan pemeriksaan. dari hasil pemeriksaan ditemukan benjolan dan luka bekas benda tumpul pada alat vital korban dan korban baru berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya pada tanggal 3 agustus setelah didesak oleh orang tua korban.

"Kami sudah mengumpulkan barang bukti serta keterangan saksi-saksi yang memperkuat dugaan bahwa pelaku adalah MI," jelas AKBP Junaeddy.

Pelaku kini ditahan di Mapolresta Tanah Laut dan akan dijerat dengan pasal Persetubuhan dan Pencabulan  terhadap anak dibawah umur sesuai Pasal 81 Ayat  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara menanti pelaku jika terbukti bersalah di pengadilan.

Pihak keluarga korban berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan pelaku mendapatkan hukuman setimpal. "Kami hanya ingin keadilan bagi anak kami yang telah menjadi korban. Dia kini masih trauma dan kami fokus pada pemulihan psikologisnya," ujar ayah korban saat dimintai keterangan.

Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan segera melaporkan tindakan mencurigakan yang dapat membahayakan keselamatan, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kejahatan seksual masih menjadi ancaman serius di tengah masyarakat.

Tanah Laut – Polres Tanah Laut mengadakan Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Ops Gaktibplin) terhadap seluruh personelnya sebelum apel pagi, yang dilaksanakan di halaman depan Polres Tanah Laut, Selasa (17/9).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Tanah Laut, Kompol Andri Hutagalung, S.Ab., M.AP, serta dilaksanakan oleh Personel Sipropam Polres Tanah Laut.

Wakapolres Tanah Laut, Kompol Andri Hutagalung, S.Ab., M.AP  menjelaskan bahwa Ops Gaktibplin kali ini menitikberatkan pada pemeriksaan kelengkapan administrasi personel, serta kelengkapan kendaraan bermotor, baik kendaraan dinas maupun pribadi. 

“Pemeriksaan ini mencakup kelengkapan surat-surat kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4) yang digunakan oleh personel Polres Tanah Laut” Ungkap Wakapolres.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kedisiplinan serta kepatuhan seluruh personel terhadap aturan yang berlaku, terutama terkait kelengkapan administrasi dan kendaraan operasional. 

Dengan pelaksanaan Ops Gaktibplin ini, diharapkan kinerja personel Polres Tanah Laut dapat semakin optimal dan tertib dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian.

Polri, TNI Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan Udara (AU) membuka pendidikan dan latihan (diklat) integrasi siswa dan siswi bintara. Pembukaan diklat integrasi ini digelar di masing-masing satuan pendidikan (satdik), termasuk di Sekolah Polwan (Sepolwan) Lemdiklat Polri, Ciputat, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel). 

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Dedi Prasetyo mengatakan langkah ini merupakan tindak lanjut Polri atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait sinergitas TNI-Polri. Amanah Presiden, lanjut Irjen Dedi, kemudian diterjemahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam bentuk kebijakan.

"Sebagaimana amanah Bapak Presiden tentang sinergitas TNI-Polri, diklat integrasi ini merupakan tindak lanjutnya. Panglima TNI dan Bapak Kapolri kemudian membuat kebijakan yang dituangkan dalam naskah kerjasama diklat integrasi di semua jenjang dan jenis pendidikan TNI-Polri," jelas Irjen Dedi dalam keterangan tertulis, Selasa (17/9/2024).

Perjanjian kerjasama ini berdasarkan dokumen nomor NK/15/VIII/2020/TNI dan NK/31/VIII/2020. Irjen Dedi menjelaskan pendidikan integrasi yang semula dilaksanakan pada tingkat pendidikan manajerial dan taruna, kini diperluas.

"Diklat integrasi diperluas pada semua jenis dan jenjang pendidikan sampai pada tingkat bintata dan tamtama. Adapun tujuan utamanya untuk mempererat soliditas dan sinergitas seluruh prajurit TNI dan bhayangkara Polri dari sejak masa pendidikan," terang mantan Kadiv Humas Polri ini.

Sementara itu Karo Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Teguh Susilo menuturkan wujud dari diklat integrasi ini yaitu latihan kolaborasi yang diikuti siswa pendidikan bintara TNI AL, TNI AU dan Polri. Kegiatan ini akan berlangsung selama 5 hari.

"Dari tanggal 17 sampai 21 September 2024 di empat satuan pendidikan Polri, 2 satuan pendidikan TNI AL dan 2 satuan pendidikan TNI AU," ucap Brigjen Teguh.

Dia memaparkan peserta diklat integrasi berjumlah 230 orang. Mereka terdiri dari 75 siswa Bintara Polri, 40 siswi Bintara Polri, 25 siswa Bintara TNI AL, 20 siswi Bintara TNI AL, 50 siswa Bintara TNI AU dan terakhir 20 siswi Bintara TNI AU 

"Kegiatan ini secara serentak dibuka di masing-masing satuan pendidikan hari ini," pungkas Brigjen Teguh.

Upacara pembukaan diklat integrasi TNI-Polri juga digelar di Satuan pendidikan Kowal Surabaya dan Skadron Pendidikan 401 Semaba PK Wara.

Tanah Laut – Proses pendistribusian logistik Pilkada berupa kotak suara dari Gudang Ekspedisi Banjarmasin ke Gudang Logistik KPU Kabupaten Tanah Laut berlangsung dengan pengamanan dan pengawalan ketat, Selasa (18/9). Pengiriman ini merupakan bagian dari persiapan Pemilu 2024 untuk memastikan logistik tiba tepat waktu dan dalam kondisi aman.

Logistik Pemilu berupa kotak suara untuk Kabupaten Tanah Laut dikirim oleh pihak ekspedisi dengan didampingi perwakilan KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai kontrak pengadaan, pihak penyedia barang menyerahkan logistik langsung kepada pihak penerima, yaitu KPU kabupaten atau kota, di masing-masing gudang logistik.

Pengiriman logistik kali ini dilakukan dengan armada truk Fuso bernomor polisi N 8437 UE. Truk tersebut membawa surat suara yang akan didistribusikan ke Gudang Logistik KPU Kabupaten Tanah Laut, KPU Tanah Bumbu, dan KPU Kota Baru. 

Kapolres Tanah Laut AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H., melalui Kabag Ops Kompol Abdul Fatah, S.Pd, M.M menyatakan Pengamanan dalam perjalanan dilakukan oleh empat personel Polres Tanah Laut, Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut, Bapak Gunawan Rahayu, S.Sos beserta staf, serta personel Polres Tanah Bumbu.

“Setibanya di Gudang Logistik KPU Kabupaten Tanah Laut, yang beralamat di Jl. Samudera, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut (Gedung Bulutangkis Karya Pelita), dilakukan proses pembongkaran muatan. Setelah itu, penandatanganan bukti tanda terima barang dilakukan oleh pihak penyedia barang, PT. Santoso Jawi Abadi (diwakili oleh Manager Marketing, Sdr. Putu Widiastini), dan diterima oleh staf Subag KUL KPU Kabupaten Tanah Laut.” Ujar Kabag Ops.

Setelah penyerahan selesai, truk Fuso tersebut melanjutkan pengiriman logistik ke Gudang Logistik KPU Kabupaten Tanah Bumbu. 

“Kegiatan ini diharapkan dapat memastikan seluruh logistik Pemilu tiba di tujuan tepat waktu dan dalam kondisi baik, mengingat pentingnya peran logistik dalam suksesnya pelaksanaan Pilkada mendatang.” Tutup Kabag Ops.

Tanah Laut – Petugas Kepolisian Resor (Polres) Tanah Laut melaksanakan kegiatan pengamanan gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Samudra, Kabupaten Tanah Laut, sebagai bagian dari Operasi Mantap Praja Intan 2024. 

Kapolres Tanah Laut AKBP Muhammad Junaeddy Johnny, S.I.K., M.H., menyatakan bahwa pengamanan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kelancaran distribusi logistik pemilu menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

“Gudang logistik KPU menjadi salah satu titik krusial yang mendapatkan penjagaan ketat. Petugas melakukan pengawasan rutin guna memastikan bahwa logistik pemilu, seperti surat suara, kotak suara, dan perlengkapan lainnya, tetap aman dan terhindar dari potensi gangguan atau tindakan sabotase” Ungkap Kapolres.

Operasi Mantap Praja Intan 2024 digelar oleh Polres Tanah Laut untuk menjamin kelancaran proses pemilihan di wilayah tersebut. Dengan pengamanan ini, diharapkan tahapan Pilkada dapat berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Polres Tanah Laut menyatakan komitmennya dalam mengawal seluruh tahapan pemilu, terutama yang berkaitan dengan distribusi logistik, demi terciptanya suasana kondusif dan pemilu yang transparan di Kabupaten Tanah Laut.

Tanah Laut – Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Tanah Laut kembali melaksanakan Kegiatan Patroli Kamseltibcar Lantas pada (16/9) Senin malam, dalam rangka Operasi Mantap Praja 2024. Patroli ini bertujuan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) di wilayah hukum Polres Tanah Laut.

Patroli yang digelar mulai malam hari tersebut meliputi beberapa ruas jalan utama di Pelaihari, yaitu Jalan Kemakmuran, Jalan Parit Mas, Jalan Sarang Halang, Jalan Ahmad Syairani, hingga Jalan H. Boedjasin. Dengan melibatkan personel Sat Lantas, kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta mengingatkan pengguna jalan akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

Dalam patroli ini, petugas tidak hanya mengawasi situasi lalu lintas, tetapi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mereka memberikan himbauan terkait keselamatan berkendara, pentingnya penggunaan helm, dan selalu membawa kelengkapan surat-surat kendaraan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif Polres Tanah Laut guna menciptakan suasana yang kondusif menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Operasi Mantap Praja sendiri merupakan operasi pengamanan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah berlangsung.

Dengan pelaksanaan patroli ini, diharapkan kesadaran masyarakat terkait keselamatan berlalu lintas semakin meningkat, serta suasana kondusif tetap terjaga hingga selesainya rangkaian Pilkada.

Atlet judo Polri Bripda M. Alfiansyah Lubis berhasil merebut medali emas di kategori beregu campuran, Sabtu (14/09/24) di Gelanggang Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. 

Ini merupakan medali kedua personel Bagbinjas Rowatpers SSDM Polri yang mewakili Daerah Khusus Jakarta. Sebelumnya di nomor perorangan kelas 90 kg Bripda M. Alfiansyah berhasil meraih medali perak. 

Di laga final nomor beregu campuran kontingen Jawa Barat menempati posisi kedua. Dua atlet judo Polri yang mewakili Jawa Barat masing-masing Bharaka Dewa Kadek Rama Warma Putra yang turun di kelas 73 kg dan Bharaka I kadek pasek karisna di kelas 90 kg putra berkontribusi mempersembahkan medali perak untuk kontingen Jawa Barat pada PON XXI Aceh Sumut. 

Kedua atlet Polri yang bertugas di Kesatuan resimen 1 pasukan pelopor sebelumnya juga telah meraih medali di nomor perorangan. Bharaka Dewa Kadek Rama Warma Putra meraih medali emas di kelas 73 kg dan Bharaka I kadek Pasek Karisna meraih medali emas di kelas 90 kg putra. 

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo memberikan apresiasi atas perjuangan dan hasil maksimal yang diberikan para atlet Polri untuk daerah mereka di PON XXI Aceh Sumut. 

"Tentunya Polri sangat bangga atas prestasi anggota Polri di PON XXI. Kapolri memastikan setiap atlet yang berprestasi di PON XXI akan mendapat penghargaan,” ujar Irjen Dedi Prasetyo.

Irjen Pol Dedi Prasetyo juga mengingatkan para atlet Polri untuk tetap menjaga sportivitas.  

Cabang olahraga judo telah mengakhiri pertandingannya di PON XXI Aceh Sumut. Daerah Khusus Jakarta keluar sebagai juara umum dengan perolehan 7 emas, 3 perak dan 4 perunggu. Jawa Barat menempati posisi kedua dengan 5 emas, 8 perak dan 3 perunggu. Peringkat ketiga ditempat Bali dengan 2 emas, 4 perak dan 4 perunggu.