Kapolres Tanah laut AKBP Sentot Adi Dharmawan S.IK, MH bersama dengan Dandim 1009/Plh, Pemkab Tanah laut, Kejaksaan, Panwaslu, KPU, para Kasat dan para Kapolsek jajaran Polres Tanah laut menyaksikan Video Conference (Vicon) penjelasan tentang kerawanan atau konflik pada pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 serta pemaparan sinergi TNI dengan stake holder menjelang pelaksanaan dua agenda nasional yaitu Pileg dan Pilpres.

Pelaksanaan Vicon yang si saksikan di ruang Rupatam Polres Tanah laut Senin (24/09/2018)  Kapolri Jendral Tito Karnavian,  Ketua KPU Pusat Arief  Budiman, Ketua Bawaslu Pusat Abhan SH  serta para pejabat lainnya yang memberikan penjelasan masing-masing terkait tahapan menjelang Pileg dan Pilpres 2019, seperti penjelasan yang di sampaikan Menkopolhukam Wiranto, kemajuandi medsos yang sekarang sulit terbendung, maka itu tugas Polri agar medsos tetap terkendal, Pemilu kali ini agak rumit,  ribet dari tahun lalu, Calegnya ada ribuan orang, untuk itu kenali masalah, cegah masalah, yang penting kordinasikan dengan baik, hingga tingkat desapun kemungkinan bisa terjadi konflik, upaya-upaya pencegahan, mengatasi masalah, bukan bagian dari masalah.

Ada sekitar 200 an ribu Caleg se Indonesia, kemungkinan timbul terjadinya sengketa atau ketidak puasan dengan Daftar Calon Tetap (DCT) khusus Kab/Kota serta menyangkut pemasangan Alat peraga Kampanye (APK), perlunya koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah setempat, KPU harus tetapkan mengenai pemasangan APK lokasinya yang tepat jangan sampai tempat-tempat yang dilarang ada APK seperti di sekolah, tempat Ibadah dan kantor-kantor Pemerintahan, begitu pula dengan dana Kampanye yang segera dilaporkan karena kalau telat sanksinya bisa di batalkan sebagai kontestan Caleg. Ada masa 21 hari dalam durasi Kampanye berupa rapat umum yang melibatkan orang banyak, masa penghitungan, rekapitulasi yang di perkirakan memakan waktu 24 jam sehingga diperlukan fisik anggota Kepolisian, DCT yang sudah ditetapkan tapi masih ada masa perbaikan  juga menjadi catatan bagi KPU dan Panwaslu untuk mengawasi.

Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang diterbitkan Kepolisian setempat untuk Kampanye harus ada, banyak temuan ketika Kampanye tidak ada STTP maka Kepolisian dan Bawaslu bisa menghentikan Kampanye tersebut, pelaksanaan Kampanye selama 7 bulan waktu yang cukup lama, maka di sosialisasikan dan dalam kontek penanganan pelanggaran Kampanye langkah koordinasi Kepolisian dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) patut dilakukan.

Pada Video Conference Mendagri juga memaparkan diantaranya, saat pelaksanaan Kampanye, lawan money politik, ajaran kebencian Polri berhak menurunkan Jurkam jika orasinya memfitnah dan memuat sara atau perkusi.

Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian dalam paparannya mengungkapkan “ menjaga integritas para wasit Pemilu wajib menjaga kemandiriannya di momen Pileg dan Pilpres.  Alhamdulillah pelaksanaan Pilkada di 117 daerah di Indonesia yang baru saja berlalu serentak dapat berjalan lancar, walaupun ada terjadi konflik, namun NKRI tetap terjaga, tugas tambahan lainnya menjelang agenda Paralimpic Game di bulan Oktober 2018 yang menjadi tugas tambahan Polri karena momen tersebut membawa nama negara, media asing juga ikut memantau Paralimpic Game.  Pada Operasi Mantap Brata 2018 Polri sudah siap menerjunkan personel untuk melakukan pengamanan dan penindakan apabila terjadi pelanggaran.

Usai pelaksanaan Vicon bersam stake holder terkait di Kabupaten Tanah laut dilanjutkan dengan rapat internal Polres Tanah laut  penjabaran secara rinci terkait Vicon tersebut yang dipimpin Kapolres Tanah laut AKBP Sentot Adi Dharmawan S.IK, MH