Dalam rangka Operasi Mantap Brata  Intan 2018 dan menghadapi Pemilu Presiden RI 2019 yang Aman, Damai dan Sejuk Polres Tanah laut Mengundang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah laut untuk melaksanakan Deklarasi  Pemilu damai 2019, Kamis (27/12/2018) bertempat di Aula Satya Brata Polres Tanah laut  

Kegiatan tersebut dipimpin Wakapolres Tanah laut Kompol Ade Nuramdani SH, S.IK, MM yang di dampingi Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah laut, yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Tanah laut, TNI, para Kapolsek Jajaran Polres Tanah laut, para Danramil Jajaran Kodim 1009/Plh,  Senkom Mitra Polri Tanah laut, Ketua FKUB Tanah laut, Ketua MUI Tanah laut,  para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat serta para Jurnalis yang bertugas di wilayah Kabupaten Tanah laut.

Wakapolres Tanah laut Kompol Ade Nuramdani SH, S.IK, MM saat membuka acara membacakan amanat Kapolres Tanah laut AKBP Sentot Adi Dharmawan S.IK, MH diantaranya, “Dalam rangka temu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan para tokoh masyarakat se Kabupaten Tanah laut merupakan rangkaian kesiapan dalam menggelar Operasi Kepolisian Terpusat untuk mengamankan Pemilu Legilatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019 yang diberi sandi Operasi Kepolisian “ Mantap Brata Intan 2018”    diantaranya perbedaan agama dan kepercayaan sering dijadikan alat pemecah persatuan dan kerukunan umat oleh kelompok-kelompok tertentu atau bahkan untuk berhadapan dengan kebijakan pemerintah, hal ini dimungkinkan karena kelompok-kelompok tersebut sering lupa dengan makna dan hakikat dari Bhinika Tunggal Ika yang melekat pada lambang Negara kita, sering kali dijadikan pemicu konflik baik Horisontal maupun Vertikal oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab hal ini tentu sudah pasti akan mengusik kerukunan hidup antar umat beragama yang telah dibangun sejak lama, eksistensi keagamaan atau kepercayaan seseorang senantiasa dijadikan isu dalam setiap Pemilu, oleh karna itu dibutuhkan peran baik dari para alim ulama, tokoh agama, pemuka agama, dan pengurus anggota FKUB maupun seluruh warga masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya konflik antar umat beragama tersebut”.