Dalam paparan Kapolri diantaranya,  Tahun 2018 merupakan tahun Politik, Polri akan dihadapkan oleh Perhelatan agenda Politik pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 17 Provinsi, 115 Kabupaten, serta 39 Kota, kegiatan Politik tersebut akan dilanjutkan dengan tahapan Pilpres dan Pileg pada tahun 2019,  Kontestasi Politik dalam penyelenggaraan Pemilikada tahun 2018 akan meningkatkan suhu Politik, Polarisasi masyarakat yang tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan konflik sosial, terlebih lagi apabila isu-isu Primordialisme dijadikan isu untuk memenangkan kontestasi Politik.

Agar suhu Politik tidak semakin memanas yang dapat berimplikasi pada Kamdagri, maka perlu dilakukan upayaatau langkah untuk mendinginkan (cooler) situasi agar tidak menjadi over heated, salah satu upaya yang dilakukan dengan membentuk Satgas Nusantara guna mengantisipasi dan meminmalisir isu-isu propokatif menyangkut promordialisme (SARA)  

 

Pembentukan Satgas Nusantara adalah sebagai Implementasi kebijakan Pimpinan dalam mengantisipasi potensi kerwanan kemungkinan terjadi dalam Pilkada tahun 2018, pembentukan Satgas Nusantara bertujuan untuk meminimalisir terjadinya isu-isu Prvokatif terkait isu Primordialisme (SARA) agar tidak berkembang menjadi konflik sosial dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

 Meminimalisir isu-isu Provokatif menyangkut isu-isu Primordilisme (SARA) yang dilaksanakan dengan cara SOFT APPROACH dan HARD APPROAKH,    SOFT APPROACH dilakukan melalui kegiatan Intelijen, Binmas dan Humas,  sedangkan  HARD APPROACH dilakukan melalui penegakkan hukum yang Proporsional dan Pofesional dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.