Dalam rangka pengamanan pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtra (Bansos Rastra) program Pemerintah tahun 2019, Polres Tanah Laut akan melakukan pengamanan dan pendampingan dalam penyaluran bantuan sosial. Masing masing Kecamatanakan ada empat orang melakukan pendampingan yang nantinya akan turun langsung ke desa desa.  Upaya ini dilakukan supaya petugas dapat memantau dan mengawasi penyalurannya tepat sasaran.

 Hal ini dikemukakan Kapolres Tanah Laut pada Rapat Koordinasi Pengamanan dan Pendistribusian Bantuan Sosial di Kabupaten Tanah Laut, digelar di Gedung Satya Brata Polres Tanah Laut, Rabu (06/02/2019). Rakor yang dilaksanakan Polres Tanah Laut ini dihadiri Kapolres Tanah Laut AKBP Sentot Adi Dharmawan S.IK, MH, Perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Dinas Sosial Wiyanto, Satgas pengamanan distribusi Bansos dan Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Tanah Laut. Kapolres Tanah Laut AKBP Sentot Adi Dharmawan menjelaskan rakor yang dilaksanakan ini, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pusat melalui pemerintah daerah melalui Dinas Sosial agar agar tepat sasaran. "Dari data Dinas Sosial ada beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang seharusnya tidak berhak menerima bansos beras sejahtera (rastra) lagi. Namun atas penilian dari para Pendamping Keluarga Harapan (PKH) mereka merasa kesulitan ketika di lapangan, yaitu mana kala pejabat setempat desa dan lainnya tidak mendukung evaluasi dari tim PKH," jelasnya. Menurut Kapolres, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Laut, angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut sudah menurun, seharusnya harus perbandingannya sama dengan data penerima bansos rastra. "Di Rakor ini kita bahas dan ambil langkah langkah dan kita perbaiki, yang mana Polri mendukung program dari Kementerian Sosial RI,  katanya   Dijelaskan oleh Kapolres, Satgas bansos Polri melibatkan unsur dari preemtif dan preventif dengan represif. Namun melibatkan unsur lain seperti dari Dinas Sosial, Kecamatan dan Pendamping Keluarga Harapan (PKH) "Intinya Polri membantu tugas pemerintah daerah dan program pemerintah pusat. "Masing masing Kecamatan, ada empat orang melakukan pendampingan yang nantinya akan turun langsung kedesa desa, termasuk Babinkhamtibmas supaya memberi masukan kepada ke kepala Desa dan membantu tim PKH supaya percaya diri dalam menjalankan tugasnya," ucap Kapolres. Sementara itu, Koordinator PKH Kabupaten Tanah Laut, Yuni Indro Purnomo memberikan apresiasi atas inisiasi Polres Tanah Laut yang pro aktif memberikan support terutama terkait distribusi bantuan sosial kepada masyarakat. "Selama ini memang sudah terjalin sinergisitas dengan Polres Tanah Laut untuk penyaluran dan distribusi bantuan sosial.

Peran pengamanan dan Pendampingan yang dilakukan aparat dari Polres Tanah Laut, tentu sangat membantu menciptakan situasi dan kondisi sehingga kerja-kerja tim pendamping bantuan sosial bisa maksimal," tuturnya. Dengan diadakannya Rapat koordinasi ini, tutur Yuni, akan memberikan support bagi pendamping lebih awal sehingga cukup memberikan energi untuk memaksimalkan kerja-kerja penyaluran bantuan sosial. "Tim pendamping langsung berhadapan dan berada di tengah-tengah masyarakat dalam proses penyaluran bantuan sosial. Dengan support dari Polres Tanah Laut, tentu kerja-kerja teman-teman pendamping menjadi lebih kondusif sehingga penyaluran dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu juga sebagai upaya preventif maupun preemtif jika terdapat problematika dalam penyaluran ini. Sehingga program bantuan sosial itu benar-benar memberikan efek signifikan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,