Wakapolda Kalsel Pimpin Penanaman Jagung Tahap II di Lahan Binaan Bidpropam Polda Kalsel Di Gunung Khayangan Tanah Laut

Tanah Laut – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Bidpropam Polda Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Penanaman Jagung Tahap II di lahan binaan seluas 57 hektar yang berlokasi di kawasan Gunung Khayangan, Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Rabu (24/9).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Kalsel Brigjen Pol. Dr. Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi, S.H., S.I.K., M.H., Kabid Propam Polda Kalsel Kombes Pol. Hery Purnomo, S.I.K., para Pejabat Utama Polda Kalsel, Kapolres Tanah Laut, Forkopimda Kabupaten Tanah Laut, serta Kelompok Tani Berkah Mandiri Desa Ambungan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan dari Kabid Propam Polda Kalsel, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan bibit dan paket sembako secara simbolis kepada masyarakat oleh Kapolda Kalsel. Selanjutnya, para pejabat dan undangan melakukan penanaman jagung secara langsung di lahan binaan, yang diakhiri dengan sesi foto bersama serta ramah tamah.

Dalam sambutannya, Kombes Pol. Hery Purnomo, S.I.K., menyampaikan bahwa total lahan binaan Bidpropam Polda Kalsel yang berada di kawasan Gunung Khayangan ini mencapai 57 hektar. 

“Pada penanaman tahap pertama, kita sudah berhasil memanen jagung seluas 57 hektar dengan hasil sekitar 160 ton. Alhamdulillah, hasil ini sangat membanggakan dan menjadi semangat bagi kita semua untuk melanjutkan penanaman tahap kedua,” ujarnya.

Sementara itu, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol. Dr. Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat meningkatkan produktivitas jagung dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. 

“Kita berharap program ini mampu mendorong perekonomian warga sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Kegiatan penanaman jagung tahap kedua ini merupakan bagian dari komitmen Polda Kalsel dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus mempererat kemitraan antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.