Kamis, 20 Juni 2019

 Pelaihari 21/06/2019  Humas Polres Tanah laut   



Ada tiga poin isi Kesepakatan yang dihasilkan dari Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Dan Keagamaan (Pakem) Wilayah Kabupaten Tanah Laut terkait aktifitas Jemaah Ahmadiyah yang dipersoalkan warga. Rapat yang dilaksanakan di Aula Lantai Dua Kantor Kejaksaan Negeri Tanah Laut, .Rabu (19/06/2019). Pada Rakor tersebut kedua belah pihak menandatangani Surat Kesepakatan Bersama. Selaku Pihak pertama yaitu Supian Sauri, Ketua MUI Kecamatan Bajuin. Sedangkan Pihak kedua MS. Sriyadi Pimpinan Jemaah Ahmadiyah Desa Pemalongan, Kecamatan Bajuin. Kesepakatan kedua belah pihak tersebut diketahui oleh Abdul Rahman selaku Ketua Tim Pakem Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Syahrani (Ketua MUI Tanah Laut), Dwi Anggriani (Camat Bajuin), Rafiki Efendi (Kepala Kesbangpol Kab. Tanah Laut)

Poin pertama : Jemaah Ahmadiyah di Desa Pemalongan tidak boleh menyebar luaskan ajarannya di Desa Pemalongan. 

Poin kedua : Jemaah Ahmadiyah di Desa Pemalongan diperbolehkan melakukan shalat Jumat menurut keyakinannya namun tidak boleh mengundang Jemaah Ahmadiyah dari luar Desa Pemalongan untuk Shalat Jumat, adapun kegiatan lainnya silaturahmi dan acara keluarga diluar hari jumat di persilahkan.

Poin ketiga : Para pihak sepakat menjaga keamanan dan ketertiban diwilayah Desa Pemalongan pada khususnya dan wilayah Kabupaten Tanah Laut pada umumnya. 

Sebelumnya pada saat Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Dan Keagamaan (Pakem) Wilayah Kabupaten Tanah Laut itu digelar terungkap banyak masukan dari para pihak yang hadir dan rapat pun sebelum menemukan hasil kesepakatan cukup alot dalam pembahasannya.
Pimpinan Jemaah Ahmadiyah Desa Pemalongan MS Sriyadi mengemukakan pihaknya menerima hasil kesepatan yang sudah dibuat dan ditandatangani itu. Dengan kesepakatan ini Jemaah Ahmadiyah merasa terlindungi, meski demikian Jemaah Ahmadiyah akan mengikuti aturan Surat Keputusan Bersama (SKB). Ia tambahkan, Jemaah Ahmadiyah yang ada di Desa Pemalongan sudah melaporkan dan menyarahkan untuk didata ke pihak Desa, Jemaah Ahmadiyah di Desa Pemalongan berdiri sejak tahun 2000,   Sejauh itu Jemaah Ahmadiyah tidak ada perselisihan baik dengan masyarakat maupun dengan pihak Desa. "Dimasyarakat dalam segi Sosial kita selalu sama sama, namun belakangan ini kami tidak mengerti ada yang menyatakan gejolak padahal kami tidak merasa," kata MS.Sriyadi. Sementara itu Ketua MUI Kecamatan Bajuin Supian Sauri mengatakan dari kesepatan tersebut yang sudah ditandatanganinya berharap kedepannya masyarkat Desa Pemalongan tidak merasa resah. Namun demikian hasil rapat dan kesepatan ini akan dikembalikan lagi ke Masyarakat Desa Pemalongan. "Kita belum tahu nanti hasilnya apakah bisa diterima oleh masyarakat atau tidak, berharap masyarakat bisa menerima hasil ini," katanya
Supian Sauri berharap kepada masyarakat Desa Pemalongan hal seperti ini jangan dijadikan permusuhan. "Ciptakan kedamaian bilapun masyarakat belum ada yang merasa cocok hasil ini marilah bermusyawarah dengan menjalin rasa kesatuan dan persatuan," tandasnya
Pelaihari 21/06/2019  Humas Polres Tanah laut




Kapolres Tanah laut AKBP Sentot Adi Dharmawan S.IK, MH  menghadiri rapat  koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan (Pakem) wilayah Kabupaten Tanah laut yang digelar Kejaksaan Negeri Tanah laut  yang dilaksanakan di Aula kantor Kejaksaan  Negeri Tanah laut Rabu (19/06/2019), hadir saat rapat koordinasi dari Kejaksaan Negeri Tanah lau, Pasi Intel Kodim 1009/Plh, BIN, Kemenag Tanah laut, MUI Tanah laut, FKUB Tanah laut, Kesbangpol, Camat Bajuin dan Jemaah Ahmadiyah desa Pemalongan.


Rapat itu digelar lantaran adanya penolakan dari masyarakat Desa Pemalongan terhadap kegiatan dan penyebaran Jemaah Ahmadiyah  yang duga dikhawatirkan membuat resah masyarakat.  Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut Abdul Rahman mengemukakan Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Dan Keagamaan (Pakem) ini dilaksanakan untuk menyamakan kesepakatan kedua belah pihak, yakni antara jamaah Ahmadiyah dengan warga Desa Pemalongan.  
Rapat Koordinasi ini, tutur Abdul Rahman, bisa menjadi alat silaturahmi dan agar tidak ada permusuhan kedua belah pihak, terutama masalah keyakinan."Kejaksaan selaku tim pakem bertanggung jawab dan membina terhadap pengawasan aliran dan kepercayaan yang ada di masyarakat, " ucapnya.
Kajari menjelaskan dari hasil kesepakatan yang sudah ditanda tangani, kedepannya akan membentuk tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan (Pakem) yang terdiri dari pihak Kejaksaan, Kepolisian, TNI, MUI, FKUB, Camat, Kepala Desa serta Jemaah Ahmadiyah dan Masyarakat.  
Menurutnya, Tim PAKEM ini nantinya melakukan pengawasan, terhadap yang sudah disepakati saat ini, semoga kedepannya tidak ada persoalan ketidaknyamanan di masyarakat. 




Statistik Pembaca

Letak Polres Tanah Laut